Jokowi Minta Para Mentri Cepat Selesaikan Sengketa Lahan Demi Rakyat

Youthmanual

Banyaknya konflik lahan di sejumlah daerah membuat Presiden Joko Widodo turun langsung meminta para mentri untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Presiden dalam rapat terbatas dengan topik pembicaraan Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno dan menteri kabinet lainnya.

"Kejadian-kejadian itu ada semuanya dan saya minta diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum ada rasa keadilan dan apa pun," kata Presiden Joko Widodo di kantor presiden Jakarta, Jumat (3/5/2019).

"Masalah pertanahan ini terus saya alami setiap ke daerah baik saat membagi sertifikat maupun kunjungan-kunjungan ke kampung ke desa. Selalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui kepada saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah, baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN maupun juga rakyat dengan pemerintah," tambah Presiden.

Bahkan Presiden juga menyebutkan bahwa salah satu sengketa tanah terakhir yang ia temukan adalah konflik antara rakyat dengan PT Perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Yang kemudian Presiden meminta langsung agar perusahaan BUMN yang mendapat konsesi lahan dengan desa yang ada di tengah konsesi itu untuk segera memberikan bagian konsesi ke masyarakat.

"Saya pernah menyampaikan konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN kalau di tengahnya ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu ya siapapun pemilik konsesi itu berikan, berikan kepada masyarakat kampung desa kepastian hukum," tambah Presiden.

Tak mau rakyatnya menjadi susah atas ketidakadilan hukum, Presiden bahkan mengancam perusahaan BUMN yang tidak taat perintahnya akan dicabut konsesinya.

"Kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini cabut suruh konsesinya! Tegas! Rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan. Sudah jelas di situ sudah hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi yang baru saja diberikan," jelas Presiden.

Menurutnya, Badan Pertanahan Negara (BPN) telah melakukan peran penyelesaian dengan baik. Namun, langkah sistematik perlu penekanan karena permasalahan tanah sudah sistemik di daerah. 

Presiden Jokowi menuturkan, implementasi kebijakan satu peta bakal menjadi modal ke depan. Program sertifikasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) menjadi solusi untuk pemberian sertifikat tanah di tahun 2024 mendatang

"Nanti juga akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada, saya juga perintahkan untuk terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) dari 5-7 juta sertifikat kita harapkan di 2024-2025 persertifikatan di seluruh tanah air akan selesai semuanya," ucap Presiden. 

Sumber: akurat.co